 |
| Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong SH saat latihan menembak bersama dengan TNI dan Polri (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE— Gelombang mosi tidak percaya yang dilayangkan 35 anggota DPRD Kabupaten Bone terhadap Ketua DPRD, Andi Tenri Walinonong, SH, justru menuai reaksi berbeda di kalangan publik.
Alih-alih mendukung langkah politik tersebut, banyak netizen di Kabupaten Bone menilai mosi itu sebagai bentuk tekanan terhadap pemimpin legislatif yang tegas dan independen.
Dalam pantauan di berbagai platform media sosial, warganet justru memberikan dukungan moral dan pujiankepada sosok yang akrab disapa ATW itu. Mereka menganggap langkah sebagian anggota DPRD sebagai bentuk ketidaknyamanan terhadap gaya kepemimpinan ATW yang dinilai bersih, lugas, dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu.
Beberapa komentar publik menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat mengarah pada pembelaan terhadap Ketua DPRD perempuan pertama di Kabupaten Bone tersebut.
“Yang lurus-lurus ji itu biasanya digempur karena yang bengkok merasa terusik,” tulis akun Moeslim, menyinggung sikap tegas ATW dalam menjalankan tugasnya.
“Dari semua ketua DPR, dialah yang terbaik karena tidak pro pemerintah dan fungsi pengawasan DPR berjalan,” tambah Andi Ahsan, warganet lainnya.
Tak sedikit yang menilai bahwa sosok ATW dikenal berintegritas dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Bagus ini Ibu Ketua DPRD. Saya tidak kenal, tapi dengar-dengar di warung kopi beliau tidak pernah minta proyek dan tidak ada keluarganya yang diurus jadi pejabat,” ungkap Taufan Muchtar.
Komentar serupa datang dari Sarif Muhammad Hidayat, yang menyoroti rekam jejak ATW dalam sejumlah dinamika internal dewan.
“Mulai dari polemik pengangkatan Sekwan, aksi walk out saat rapat paripurna bersama eksekutif, semua itu menjadikan beliau figur yang dapat diandalkan,” tulisnya.
Sementara akun Mikmn-mikmn menilai bahwa serangan politik ini justru memperlihatkan keberanian ATW untuk berdiri di luar arus kekuasaan.
“Pertama kalinya Ketua DPRD Bone perempuan dan pertama kalinya juga ketua DPRD tidak berada di kaki bupati. Sekarang malah diusik dengan mosi tidak percaya oleh anggotanya, bahkan dari partainya sendiri,” tulisnya.
Sejumlah komentar lain seperti Ruslan Sere, Ajang Pbb, Sudirman, dan Baco Becce juga menyampaikan dukungan moral. Mereka meminta ATW tetap fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga integritas lembaga legislatif.
“Maju terus Ibu Ketua, jangan kendor, tettongi tongengnge,” tulis Ruslan Sere.“Yang terpenting masih dipercaya rakyat,” tambah Baco Becce.
Gelombang dukungan ini menunjukkan bahwa di tengah dinamika politik di internal DPRD Bone, publik cenderung menaruh simpati terhadap kepemimpinan ATW yang dinilai berani dan konsisten menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat rakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, menegaskan pentingnya menegakkan hukum dan menjaga marwah lembaga dalam menghadapi dinamika internal dewan.
Pernyataan ini disampaikan seiring maraknya pemberitaan terkait laporan dan mosi yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
Sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Andi Tenri Walinonong yang karib disapa ATW menekankan bahwa setiap tindakan di DPRD harus berada dalam bingkai hukum, etika kelembagaan, dan tata tertib yang berlaku.
“DPRD adalah lembaga politik yang bekerja berdasarkan hukum, bukan tekanan opini atau kepentingan sesaat,” tegasnya.
Menurut ATW, perbedaan pandangan, termasuk kritik terhadap pimpinan, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar.
Namun demikian, setiap laporan atau mosi tidak otomatis memiliki kekuatan hukum sebelum melalui mekanisme internal lembaga, yaitu melalui Badan Kehormatan DPRD.
“Hanya Badan Kehormatan yang berwenang memeriksa, menilai, dan memutus apakah suatu tindakan dianggap melanggar tata tertib atau kode etik. Saya menghormati mekanisme itu sepenuhnya dan siap memberikan klarifikasi sesuai prosedur yang sah,” jelasnya.
Dalam menjalankan fungsi pimpinan, Andi menegaskan bahwa seluruh keputusan diambil berdasarkan asas kolektif-kolegial dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Setiap keputusan penting harus melalui musyawarah bersama pimpinan dan alat kelengkapan dewan. Mekanisme internal dan komunikasi kelembagaan harus diutamakan, bukan langkah-langkah yang merusak marwah DPRD,” ujarnya.
ATW menambahkan, kebenaran hukum tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak bersuara, tetapi oleh siapa yang paling taat pada aturan.
“Sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, saya menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip due process of law. Saya akan menghadapi setiap proses dengan sikap terbuka, objektif, dan tetap menghormati konstitusi lembaga DPRD Kabupaten Bone,” kata dia.
Akhirnya, Ketua DPRD Bone mengajak seluruh pihak untuk menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat sebagai wadah perjuangan aspirasi masyarakat.
“Perbedaan adalah hal biasa, namun tanggung jawab moral kita bersama adalah memastikan setiap langkah dan keputusan berpijak pada hukum, etika, dan semangat pengabdian untuk kepentingan rakyat Bone,” pungkasnya. (*)
