 |
| Terlihat api masih berkobar di jalan raya saat terjadi pembubaran aksi unjuk rasa (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE – Aksi demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone berakhir ricuh, Selasa (19/08/25).
Kericuhan pecah meski sebelumnya pemerintah daerah telah memastikan pembatalan rencana kenaikan pajak tersebut.
Puluhan demonstran dilaporkan menjadi korban akibat tindakan represif aparat gabungan yang bertugas mengamankan jalannya aksi.
Insiden itu terjadi setelah massa dipukul mundur dari area Kantor Bupati Bone meski aksi berlangsung kondusif tanpa pengrusakan fasilitas pemerintah.
Sejumlah saksi mata menyebutkan, bentrokan terjadi saat aparat terus melakukan pengejaran hingga jauh dari titik aksi.
Kondisi tersebut membuat massa terpancing melakukan perlawanan, sehingga situasi yang semula terkendali berubah menjadi ricuh.
Seorang aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone menuding pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas memanasnya aksi.
Ia menyebut sikap arogansi pemerintah yang enggan menemui massa menjadi pemicu utama kericuhan.
“Kericuhan ini akibat pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Sikap arogan seperti ini yang membuat rakyat kecewa dan marah,” ungkap, Asmarjun.
Selain menyoroti pemerintah, aktivis juga menuding aparat kepolisian bertindak di luar batas kewajaran.
Ia menyebut aparat di bawah komando Kapolres Bone gagal mengayomi masyarakat dan justru menggunakan cara-cara represif dalam menangani aksi.
“Tindakan represif aparat membuat massa terpancing. Polisi seharusnya melindungi, bukan memukul dan mengejar rakyat yang sedang menyampaikan pendapatnya,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bone sendiri telah menggelar konferensi pers dan memastikan kenaikan PBB-P2 dibatalkan.
"Jadi kita dibatalkan, nominal yang dibayar tetap sama tahun lalu 2024. Kemudian yang sudah terlanjur membayar nanti kita akan kembalikan," ungkap Pj Sekda Bone, Andi Syaharuddin. (*)
