 |
| Serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2024 yang diikuti Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, bersama Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE– Pemerintah Kabupaten Bone kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi ini menegaskan komitmen Pemkab Bone dalam mempertahankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, memberikan apresiasi atas capaian ini namun juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal untuk terus melakukan pembenahan.
“Kami tentu mengapresiasi capaian ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang transparan. Namun, WTP bukan berarti tanpa masalah. Masih ada beberapa poin yang menjadi sorotan dan harus segera ditindaklanjuti,” ujar Andi Tenri Walinonong saat ditemui usai menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK.
Beberapa poin yang menjadi sorotan DPRD Bone antara lain terkait penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak didukung dengan dasar yang memadai.
Selain itu, penggunaan kas daerah juga dinilai belum sesuai dengan ketentuan, bahkan penggunaannya dibatasi dalam praktiknya.
“Pengelolaan pendapatan juga belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Terdapat kekurangan penerimaan yang seharusnya bisa dimaksimalkan, dan ini berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program prioritas,” tambahnya.
Selain itu, Ketua DPRD juga menyoroti pencatatan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak sepenuhnya dilakukan secara rinci per wajib pajak.
Hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penagihan dan memperbesar potensi piutang tak tertagih.
“Lebih parah lagi, kami juga menemukan adanya pungutan yang tidak disetorkan ke rekening kas daerah. Ini jelas pelanggaran serius dan harus segera ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegas Andi Tenri.
Ia menekankan bahwa pihaknya melalui DPRD akan terus mengawasi dan mendorong perbaikan dalam tata kelola keuangan, agar predikat WTP ini tidak hanya menjadi simbol semata, melainkan benar-benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap agar opini WTP yang didapatkan hari ini bisa lebih berkualitas ke depannya. Jangan sampai hanya formalitas. Apalagi, kondisi keuangan daerah kita saat ini sedang dalam kondisi defisit. Maka sudah seharusnya efisiensi, optimalisasi pendapatan, dan transparansi pengeluaran menjadi prioritas,” pungkasnya.
Dengan catatan-catatan tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Bone segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK agar tidak terjadi temuan serupa di tahun-tahun mendatang dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga. (*)
