Oleh: Darwis Tahang, SH., MH
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah diundangkan, tepatnya tanggal 14 Juli 2023.
Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan citra diri peserta pemilu.
Sedangkan pelaksana kampanye pemilu dilakukan oleh peserta pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye pemilu.
Kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Pada pemilu serentak 2024 terdapat segmentasi kampanye pemilu yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan jenis pemilu, yakni:
- Presiden dan wakil presiden
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota
Pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden antara lain pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang seorang, organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh pasangan calon, dan termasuk pasangan calon.
Untuk pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan tingkatan.
Di antaranya pengurus partai politik, para calon, juru kampanye pemilu yang ditunjuk oleh peserta pemilu, orang seorang yang ditunjuk oleh peserta pemilu, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu.
Sedangkan pelaksana kampanye pemilu untuk DPD adalah calon anggota DPD, orang seorang yang ditunjuk, dan organisasi yang ditunjuk.
Dalam melaksanakan kampanye pemilu dilakukan beberapa metode sebagaiman diatur dalam Pasal 275 ayat 1 UU 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umunm yaitu: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Larangan-larangan Partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye pemilu sebelum dimulainya masa kampanye pemilu atau curi start kampanye.
Perlu diketahui larangan-larangan lainnya seperti bahan kampanye untuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender dan atribut kampanye lainnya yang bisa ditempel, dilarang ditempelkan pada tempat umum.
Ada pun tempat umum dimaksud adalah tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan.
Tempat umum juga termasuk halaman, pagar, dan tembok, begitu pun berlaku untuk larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti reklame, spanduk dan umbul-umbul.
Larang dalam kampanye tertuang Pada Pasal 280 Ayat 1 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:
- Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
- Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- Mengganggu ketertiban umum
- Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain
- Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu
- Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
Untuk pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.
Larangan berikutnya diberlakukan pula dalam kegiatan kampanye yang mengikutsertakan:
- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
- Gubernur, deputi geburnur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia
- Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
- Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstructural
- Aparatur Sipil Negara; g. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kepala desa; i. Perangkat desa
- Anggota badan permusyawaratan desa dan
- Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
Setiap orang yang disebutkan di atas sangat jelas dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye dan menjadi tim kampanye pemilu.
Demikian pula bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.
Selanjutnya pada pasal 283 Ayat 1 UU 7 tahun 2017 untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat stuktural dan pejabat fungsional, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
Pada ayat 2 Larangan dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Pelaksana kampanye pemilu dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
- Tidak menggunakan hak pilihnya
- Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- Memilih pasangan calon tertentu
- Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau
- Memilih calon anggota DPD tertentu.
Pada Pasal 284 UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Dalam hal terbukti terjadi perbuatan melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu dikenai sanksi sesuai dengan undangundang yang mengatur mengenai pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Harapan dan Tujuan Kegiatan pada masa kampanye merupakan tahapan krusial karena terdapat kepentingan.
Dari kacamata para pihak yang berkepentingan kampanye ingin menampilkan satu hal yaitu apa dan bagaimana para peserta pemilu menawarkan program atau pandangan dalam melihat berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di daerah pemilihannya.
Para pemilih juga merasa punya hak mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang tawaran yang ingin disampaikan, dan peserta pemilu juga berkewajiban menjual program serta gagasan yang dimilikinya.
Kampanye pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu seharusnya menaati aturan yang sudah ditetapkan, sejatinya tidak boleh dilanggar.
Namun fakta yang terjadi biasanya berbanding terbalik dengan seharusnya maka untuk itu diharapkan pada tahapan kampanye yang sedianya tidak lama lagi demi mewujudkan pemilu yang demokratis maka sepatutnya mengedepankan aturan yang ada, masa kampanye 75 hari terhitung dari tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024.
Kampanye pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. (*)
