 |
| Dr. Herman, S.Sos., M.Si |
TIMURKOTA.COM, BONE– Kabupaten Bone tidak masuk dalam daftar penerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diumumkan baru-baru ini.
Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak serta merta menunjukkan buruknya kinerja pembangunan daerah.
Sebaliknya, hal itu dapat menjadi momentum evaluasi strategis untuk memperkuat inovasi, daya saing, dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Akademisi Universitas Cahaya Prima sekaligus Alumni Program Doktor (S3) Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, Dr. Herman, S.Sos., M.Si, menilai penghargaan pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengukur capaian pembangunan, namun bukan satu-satunya indikator keberhasilan sebuah daerah.
"Ketidakhadiran Kabupaten Bone dalam daftar penerima penghargaan tidak boleh langsung dimaknai sebagai kegagalan pembangunan. Penghargaan hanyalah salah satu bentuk pengakuan atas capaian tertentu yang dinilai berdasarkan indikator dan kategori yang telah ditetapkan. Yang lebih penting adalah bagaimana dampak program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Dr. Herman kepada TIMURKOTA.COM, Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bone perlu melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian dalam penghargaan tersebut.
Beberapa kategori yang diperlombakan meliputi penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui posisi Bone dibandingkan daerah lain yang berhasil meraih penghargaan.
"Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mempelajari secara mendalam indikator penilaiannya. Dari sana pemerintah daerah dapat mengetahui sektor mana yang sudah baik dan sektor mana yang masih membutuhkan penguatan. Evaluasi berbasis data akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran," jelasnya.
Dr. Herman juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bone untuk melakukan benchmarking atau studi praktik terbaik dari daerah-daerah yang berhasil meraih penghargaan, seperti Kabupaten Wajo pada kategori Creative Financing, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta Kota Makassar yang sukses menghadirkan berbagai inovasi pembiayaan pembangunan.
"Kita tidak perlu malu belajar dari daerah lain. Wajo, Sidrap, Takalar, Gowa maupun Makassar memiliki inovasi yang layak menjadi referensi. Tentu bukan untuk ditiru mentah-mentah, tetapi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Bone," katanya.
Lebih lanjut, ia menilai Bone sebenarnya memiliki modal pembangunan yang sangat besar. Sebagai salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Selatan, Bone memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, serta UMKM yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.
"Potensi Bone sangat besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menghadirkan inovasi yang mampu mengakselerasi potensi tersebut menjadi nilai tambah ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah. Selain itu, dokumentasi dan publikasi terhadap berbagai capaian pembangunan juga perlu diperkuat agar inovasi yang dilakukan dapat diketahui dan dinilai secara lebih luas," ungkap Dr. Herman.
Berdasarkan daftar penerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan, di antaranya Kabupaten Wajo pada kategori Creative Financing, Kabupaten Takalar pada kategori Pengendalian Inflasi dan Penanggulangan Kemiskinan serta Stunting, Kabupaten Gowa pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, serta Kabupaten Sidenreng Rappang pada kategori yang sama.
Menurut Dr. Herman, persaingan yang ketat tersebut justru harus menjadi motivasi bagi Bone untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Pada akhirnya, tujuan utama pembangunan bukanlah mengejar penghargaan, melainkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika kesejahteraan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, lapangan kerja bertambah, dan pelayanan publik semakin baik, maka penghargaan akan datang sebagai konsekuensi dari kinerja yang berhasil dan terukur," pungkasnya. (*)
