 |
| Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, SH tegaskan Gerindra bersama rakyat (Foto: Dok. Istimewa) |
TIMURKOTA.COM, BONE – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya mengeluarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone.
Dalam hasil evaluasi tersebut, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dipatok sebesar Rp104 miliar disesuaikan menjadi Rp78 miliar.
Koreksi tersebut memperkuat kebenaran sikap Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, yang sejak awal menolak penetapan target PAD sebesar Rp104 miliar karena dinilai tidak rasional dan berisiko menimbulkan defisit pada tahun berjalan.
Meski terbukti tepat dalam pengambilan keputusan, langkah Ketua DPRD itu sempat menuai penolakan dari rekan-rekan sefraksi, bahkan menempatkannya dalam posisi tersudut.
Sebanyak 35 anggota DPRD Bone kemudian mengajukan mosi tidak percaya dan menuduhnya melanggar kode etik lembaga.
Tokoh pemuda Bone, Fadli, menyampaikan keprihatinan terhadap dinamika tersebut. Ia menilai keputusan Pemprov membuktikan bahwa Ketua DPRD telah bersikap visioner dan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
“Koreksi dari Pemerintah Provinsi membuktikan bahwa keputusan Ketua DPRD Bone bukan bentuk pembangkangan, melainkan sikap tanggung jawab. Beliau ingin agar target PAD realistis dan sesuai kemampuan daerah,” ujar Fadli saat diwawancarai timurKota.com, Jumat (17/10/2025).
Fadli menegaskan bahwa langkah Andi Tenri Walinonong justru mencerminkan integritas seorang pemimpin legislatif yang tidak mudah tunduk pada tekanan politik.
“Seorang pemimpin harus berani mengatakan benar meski sendirian. Ibu Ketua sudah menunjukkan hal itu, dan sekarang terbukti bahwa keputusannya berdasar pada kepentingan publik,” tambahnya.
Ia berharap perbedaan pandangan di internal DPRD Bone dapat segera diselesaikan dengan kepala dingin.
Menurutnya, momentum ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa kehati-hatian dalam perencanaan anggaran merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional terhadap rakyat.
“Kini yang terpenting adalah bagaimana seluruh anggota DPRD kembali bersatu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Bone. Perdebatan sudah seharusnya diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” tutup Fadli. (*)
