Iklan

Tiga Tuntutan Utama PMII Terkait Kenaikan PBB-P2, Poin Terakhir: Tidak Dipenuhi, Bupati Bone Lengser dari Jabatannya!

tim redaksi timurkotacom
Selasa, Agustus 12, 2025 | 3:48 PM WIB Last Updated 2025-08-12T08:49:04Z

Suasana demo mahasiswa PMII di Kantor Bupati Bone (Foto: Dok. Istimewa)

TIMURKOTA.COM, BONE- Ratusan Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone membawa tiga tuntutan dalam aksinya di Kantor Bupati Bone.

Ketua Cabang PMII Kabupaten Bone, Zulkifli mengatakan tiga tuntutan tersebut diantaranya, Mendesak Bupati Bone untuk mengkaji ulang tentang kenaikan PBB-P2 yang sudah jelas merugikan rakyat.

"Meminta Bupati Bone untuk membatalkan kenaikan PBB-P2; dan Meminta Bupati Bone untuk mengembalikan hasil pungutan PBB-P2 yang berjalan tanpa dasar," ungkapnya.

PMII memberi tenggat waktu kepada pemerintah daerah selama lima hari kerja. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi maka mereka akan melakukan unjuk rasa dengan mengajak masyarakat melengserkan Bupati Bone dari jabatannya.

"Maka, PMII Cabang Bone akan melakukan, Aksi demonstrasi yang lebih besar, Mengerah kan kekuatan yang lebih besar, lebih keras, dan lebih lantang dari gelombang mahasiswa dan rakyat; dan Mengajak semua elemen tergabung untuk melengserkan Bupati Bone dari
jabatannnya," bunyi pernyataan sikap tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Bone pada Selasa (12/08/25).

Dalam unjuk rasa tersebut, PMII kecewa lantaran mereka tidak ditemui bupati ataupun wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin. Padahal mahasiswa membawa tuntutan masyarakat berkaitan dengan isu kenaikan PBB-P2 hingga mencapai angka 300%.

Setelah sempat bernegosiasi, massa memasuki kantor Bupati Bone untuk menyampaikan aspirasi. Massa kemudian diterima oleh, Kepala Bapenda Bone, Muh. Angkasa.

Dalam kesempatan itu, Angkasa mengakui bahwa kenaikan PBB-P2 dilakukan tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat. Baik melalui media sosial, maupun sosialisasi secara langsung.

"Iya memang terkait sosialisasi itu menjadi kelemahan kami. Namun kami akan lakukan pembenahan ke depan," ungkapnya.

Mengenai kenaikan PBB-P2, Angkasa menyebut tidak sampai pada angka 300%. Hanya saja dibeberapa zona sampai pada angka 100%.

Mahasiswa menilai, kenaikan PBB-P2 tanpa sosialisasi secara terbuka oleh Pemkab Bone merupakan upaya untuk mengelabuhi masyarakat. 

"Ini merupakan upaya untuk mengelabui masyarakat. Tanpa ada sosialisasi, secara tiba-tiba mereka diberi tahu PBB-P2 naik ketika hendak membayar," ungkap orator PMII dalam orasinya. (*)

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Tiga Tuntutan Utama PMII Terkait Kenaikan PBB-P2, Poin Terakhir: Tidak Dipenuhi, Bupati Bone Lengser dari Jabatannya!
« Prev Next »

Jangan lupa ikuti kami di

Konten Berbayar berikut dibuat dan disajikan advertiser. Wartawan timurkota.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.

Trending Now

Konten Berbayar berikut dibuat dan disajikan advertiser. Wartawan timurkota.com tidak terlibat dalam aktivitas jurnalisme artikel ini.

Iklan

.entry-content { line-height: 1.4em; }